PPDB Online Biar Modern di Era Revolusi Industri Four Point Oww

Jangan-jangan pendidikan Indonesia hingga saat ini adalah pendidikan “Uji Coba.” Tentu sebagai masyarakat Indonesia yang pernah berproses dalam menempuh studi dari mulai Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi, sempat mengalami perubahan penerapan kurikulum yang tak menentu. Namanya macam-macam, sayangnya metode pengajaran guru di kelas sampai saat ini masih sama saja, toh! Yakni metode ceramah yang membosankan dan bikin ngantuk. Padahal, saat ini pendidikan Indonesia untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, sebagian besar telah menggunakan kurikulum 2013 aka Kurtilas yang mengharuskan seorang guru menunjukkan inovasi pembelajarannya berbasis Problem Solving dan pembelajaran kontekstual. Ironisnya, saat dinas terkait menggelar Bimbingan Teknis alias Bimtek Kurtilas selama berhari-hari, para guru justru semakin kebelinger, “Memang pembelajaran yang kontekstual itu yang seperti apa, sih?” Banyak para guru yang bertanya dan tak paham. Al hasil, saat ini hanya sekolah-sekolah tertentu yang menerapkan Kurtilas ini, sisanya masih KTSP.

Pada tahun 2016-2017 kita kemudian dihebohkan kembali dengan istilah PPDB Online. Bicara online artinya sudah berbasis teknologi internet dan jaringan. Bahkan, PPDB Online ini kemudian diperkuat dengan mekanisme sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Para orang tua kembali dibuat pusing. Insfratruktur PPDB Onlinenya sendiri saja belum mapan, server down berkali-kali, jaringan terputus, waktu pendaftaran kemudian diperpanjang, fasilitas sekolah untuk teknologi jaringan pun belum memadai, kini ditambah dengan sistem zonasi yang membuat para orang tua di daerah pinggiran semakin diribetkan, meskipun dalam kenyataannya ‘dianggap simpel’ bagi orang-orang yang tinggal di pusat kota dan perkotaan, tetapi bagaimana dengan di daerah pinggiran?

Merujuk era revolusi industri 4.0, Indonesia kemudian “memaksakan” apa-apanya musti kudu wajib pakai E. E-Money, E-commerce, E-budgeting, E-business, yang penting sudah pakai awalan “E” berarti dianggap sudah berhasil turut serta dalam kesiapan revolusi itu. Dianggap apa-apanya sudah E, kepala daerah di sebuah kota kemudian berbangga diri dan mengklaim kota yang ia pimpin adalah “Smart City.” Padahal SDMnya juga belum smart. Dalam kenyataannya, awalan E justru menimbulkan banyak polemik. Soal aduan pelayanan misalnya, ternyata operatornya pun tak selalu online, atau soal pembayaran honorarium acara kedinasan yang memakan waktu amat panjang, tiga hingga empat bulan. Bahkan, pengurusan pemberian izin pembebasan lahan bagi para pengembang perumahan tercatat waktu terlama hingga 360 hari atau sekitar satu tahun, padahal sudah berbasis online. Alamak! Ibarat menunggu sudah jadi abu, Mak!

Kembali pada soal PPDB Online berbasis zonasi. Hal ini digadang-gadang sebagai greatest idea dari kementerian pendidikan untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan sekolah buangan. Siswa pintar akan berbaur dengan siswa yang biasa saja, siswa yang tajir melintir akan berbaur pula dengan siswa yang dalam taraf ekonomi orang tuanya masih belum mapan. Soal pemerataan kualitas pendidikan, redaksi gacon rasa, lebih tepat bila dilakukan perhatian anggaran pembangunan yang memadai untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Misalnya, sekolah yang memang masih kekurangan unit komputer dan tak memiliki laboratorium, maka pemerintah kemudian memberikan bantuan pengadaan komputer dan pembangunan sekolah. Kenyataanya, sekolah pinggiran yang berada di perkampungan, bahkan masih banyak yang belum memiliki MCK dan toilet yang memadai. Jangankan internet, proses KBM di sekolah kampung masih menggunakan kapur tulis dengan bangku memanjang seperti di warung bakso. Bagaimana mereka paham PPDB Online dan sistem pengajaran berbasis teknologi? Jika fasilitasnya pun belum didukung dan diperhatikan dengan serius. Bukankah, orang tua ingin sekolah terbaik untuk anak-anaknya? Misalnya, jika kita bandingkan orang tua yang mapan dari segi ekonomi dan didukung tingkat kecerdasan anaknya yang kece and briliant, mereka pasti akan memilih menguliahkan anaknya di Leiden, Harvard, atau Oxford. Rasanya lucu jika keadaan yang demikian, orang tua justru memilih perguruan tinggi ‘ecek-ecek’ bagi anaknya.

Soal pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah juga harus memperhatikan kualitas SDM para guru. Penyebaran guru PNS harus seimbang, kesejahteraan guru juga harus diperhatikan, sehingga mereka yang sedang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi lebih semangat dalam pengabdiannya. Selain uraian-uraian di atas, PPDB Online juga diharapkan mampu menghentikan praktik Pungli dan “jual beli kursi” atau “siswa titipan.”-katanya. Soal sogok menyogok korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan persoalan online atau offline Bapak Ibu. Ini soal mental!